Media pemberitahuan mengenai besaran pajak terutang

kliksepatu


Tata cara penetapan objek pajak


Berdasarkan pada data objek PBB yang telah dihimpun maka dalam SPOP serta telah diadakan nya penilaian serta penentun kelasifikasi tanah serta bangunan, yang selanjutnya bakalan diadakan perhitungan atau penetapan pajak untuk penerbitan surat pemberitahuan tentang pajak hutan (SPPT), dengan ketentuan yang ada sebagai berikuti ini.

Adanya besaran taris lima per seribu, dasar mengenai pengenaan pajak merupakan nilai jual objek pada paja (NJOP), adanya dasar perhitungan pajak nilai jual kena pada atau NJKP merupakan 20% dari nilai objek pajak yang ada.

Media pemberitahuan mengenai besaran pajak terutang


Untuk memberitahukan besarnya pajak yang ada, terutang terhadap suatu objek pajak maka diterbitkan surat pemberitahuan mengenai pajak terutang (SPPT) yang diterbitkan pada satu tahun sekali setiap bulan Januari oleh KPBB/KPP Pratama. SPPT dapat diambil pada kantor kelurahan.

Pembayaran PBB


PBB dapat kamu bayarkan di bank persepsi yang ada di KPBB/ KPP Pratama, terdapat sekiranya 160 bank tempat pembayaran secara online seperti Bank BNI, Mandiri, serta DKI, dapat melalui ATM BCA atau BII yang ada di Indonesia. Untuk pembayaran PBB harus mengikuti tata cara yang tertera, yaitu membawa langsung SPPT PBB/STTS tahun sebelumnya pada bank yang dapat menerima pembayaran PBB seperti yang disebutkan diatas. Bisa juga kamu membayar PBB melalui fasilitas pembayaran melalui anjungan tunai mandiri BCA dan BII dengan memasukkan NOP serta tahun pajak.

Pembayaran PBB tidak dicicil atau diangsur. Setelah membayar PBB kamu coba minta tanda bukti telah membayar lunas PBB dari bank berupa STTS yang ada diatas. Menurut pasal 11 Undang-Undang mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pembayaran dilakukan paling lambat enam bulan setelah SPPT PBB diterima wajib pajak. Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambatnya adalah setiap tanggal 28 agustus. Jika pembayaran PBB dilaksanakan, namun sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi biasanya.

Sanksi pajak jika telat


Jika wajib pajak PBB kamu tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan termasuk DKI Jakarta, maka wajib pajak dapat kamu kenakan sanksi denda administrasi sebesar 2% per bulan maksimum selama 24 bulan dari total denda administrasi sebesar48% dari PBB setiap tahun yang kamu bayarkan. Media pemberitahuan pajak yang terutang atau melewati batas waktu yang telah ditetapkan merupakan surat tagihan pajak (STP).

Pajak pengehasilan


Tentang pajak penghasilan yang telah diatur oleh PP No. 48 Tahun 1994. mengenai peraturan ini pemerintah telah menetapkan seperti yang disebutkan pada Peraturan pemerintah diatas adalah penghasilan yang diterima oleh pribadi atas tanah dan bangunan yang jumlahnya melebihi dari Rp60.000.000. Pengalihan hak atas tanah serta bangunan terdiri atas Penjualan dan Penjualan, tukar-menukar, perjanjian hak, pelepasan hak. Untuk besarnya PPh yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah 5% dari jumlah nilai penghasilan hak atas tanah serta bangunan yang ada.

Nah, itulah mengenai pajak penghasilan, sanksi pajak jika kamu bayar telat semoga dengan mengetahui hal ini kamu bisa rajin bayar pajak agar terhindar dari sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 2% dari jumlah pajak yang kamu bayarkan setiap bulannya, dan akan berkalilipat hingga pada 24 bulan kamu boleh menunggak hingga saat nya kamu harus membayarkan sanksi pajak 24% dari pada pajak yang seharusnya kamu bayarkan.

0 Comments